PENEGAKAN HUKUM KONFLIK AGRARIA YANG TERKAIT DENGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT PASCA PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012 (Agrarian Conflict Law Enforcement That Was Related to The Rights of Indigenous Peoples Following the Ruling of the Constitutional CourtNo.35/ PUU- X/2012)

PENEGAKAN HUKUM KONFLIK AGRARIA YANG TERKAIT DENGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT PASCA PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012 (Agrarian Conflict Law Enforcement That Was Related to The Rights of Indigenous Peoples Following the Ruling of the Constitutional CourtNo.35/ PUU- X/2012)

Kebijakan terkait dengan masyarakat adat yang paling banyak di sorot selama ini adalah di bidang tanah dan sumberdaya alam. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitus atas Perkara nomor 35/PUU-X/2012 Pengujian terhadap UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyatakan hutan adat bukan hutan neg...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Ahyar Ari Gayo
Format: Article
Language:English
Published: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 2016-07-01
Series:Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Subjects:
penegakan hukum
konflik agraria
law enforcement
agrarian conflict
indegenous and tribal peoples
Online Access:https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/194

Internet

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/194

Similar Items