PENEGAKAN HUKUM KONFLIK AGRARIA YANG TERKAIT DENGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT PASCA PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012 (Agrarian Conflict Law Enforcement That Was Related to The Rights of Indigenous Peoples Following the Ruling of the Constitutional CourtNo.35/ PUU- X/2012)
Kebijakan terkait dengan masyarakat adat yang paling banyak di sorot selama ini adalah di bidang tanah dan sumberdaya alam. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitus atas Perkara nomor 35/PUU-X/2012 Pengujian terhadap UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyatakan hutan adat bukan hutan neg...
Main Author: | Ahyar Ari Gayo |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
2016-07-01
|
Series: | Jurnal Penelitian Hukum De Jure |
Subjects: | |
Online Access: | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/194 |
Similar Items
-
Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012)
by: Faiq Tobroni
Published: (2016-05-01) -
TATA KELOLA HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MK NO 35/PUU-X/2012
by: Muthia Septarina
Published: (2013-07-01) -
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERKAIT PERLINDUNGAN HAK ANAK
by: Mochammad Fahruz Rizqy
Published: (2015-05-01) -
DUALISME PENYELESIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)
by: Triana Sofiani
Published: (2015-12-01) -
Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia bagi Anak Penderita Stunting
by: Tuti Haryanti, et al.
Published: (2019-11-01)