ALASAN SEBAGIAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASIL HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Pengelolaan kekayaan negara diatur di dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 23D Undang-Undang 1945. Pengaturan keuangan negara tidak lepas dari tanggung jawab pemeriksaan BPK sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negar...
Main Authors: | Steffi Zafia Furqan, Kurnia Warman, Hengki Andora |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti
2023-07-01
|
Series: | Unes Journal of Swara Justisia |
Subjects: | |
Online Access: | https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/352 |
Similar Items
-
Alasan dan Motivasi Penghilangan Tato dengan Laser Q-Switch Nd-Yag, Teknik Kombinasi Laser: Kasus Seri
by: Igusti Ayu Praharsini, et al.
Published: (2019-07-01) -
Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu
by: Syafrijal Mughni Madda, et al.
Published: (2022-12-01) -
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KOTA PADANG
by: Argi Putra Finalo, et al.
Published: (2023-07-01) -
Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah (Studi Multi Kasus di SDN 1 Pasar Baru dan SDN 2 Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu)
by: Apriliawati Apriliawati, et al.
Published: (2025-03-01) -
LOST TO FOLLOW-UP : REASONS AND TRUE OUTCOME FOR PATIENTS ON ARV TREATMENT IN TERATAI CLINIC BANDUNG INDONESIA
by: Hartiah Haroen, et al.
Published: (2017-12-01)