REVIEW HUBUNGAN PASAL 3 PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 27/PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG TERHADAP KEGIATAN LELANG LPSE UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2014
Pasal 3 pada PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang ayat (1) berbunyi “Lelang dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang”, ayat (2) setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang dan ayat (3) dalam hal tidak ada peserta lelang, lelang tetap dilaksan...
Main Author: | Meilany Liem Bono |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
2018-02-01
|
Series: | Al-Adl |
Subjects: | |
Online Access: | https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1153 |
Similar Items
-
Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
by: Juwita Putri Pratama, et al.
Published: (2022-12-01) -
RANCANG BANGUN SISTEM LELANG ON-LINE PEGADAIAN
by: Gusti Made Arya Sasmita, et al.
Published: (2012-11-01) -
Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial
by: Ridwan Ridwan
Published: (2022-02-01) -
Legalitas Lelang Melalui Aplikasi Lelang Yang Tidak Terdaftar Di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
by: Liviana Faiza, et al.
Published: (2023-06-01) -
PENERIMAAN BEA LELANG: EMPIRICAL FACTOR ANALYSIS PADA PROSES LELANG ASET NEGARA DI INDONESIA
by: Agus Sunarya Sulaeman, et al.
Published: (2023-03-01)