Studi Komparasi Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Studi Komparasi Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia merupakan tanggung jawab Negara, pemerintah daerah beserta seluruh komponen masyarakat. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Diperluk...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	Tri Santoso, Emi Puasa Handayani
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri 2018-06-01
Series:	Diversi
Subjects:	Perdagangan orang KUHP Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Online Access:	https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/167

Similar Items

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 6-19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
by: Huzaimah Al-Anshori
Published: (2018-05-01)

Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
by: Salsabila Dewi Vitasari, et al.
Published: (2020-04-01)

Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
by: Penny Naluria Utami
Published: (2019-11-01)

Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
by: Okky Chahyo Nugroho
Published: (2018-12-01)

TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PERANNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
by: Muhammad Arif (Universitas Islam Kalimantan)
Published: (2021-01-01)

Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Perdagangan Barang Tanpa Standar Nasional Indonesia Di Tinjau dari Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
by: Eva Yunita, et al.
Published: (2023-03-01)

Konfigurasi Politik pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Produk Hukum di Indonesia
by: Indriana Ertanti
Published: (2021-12-01)

URGENSI PENDIDIKAN SEKS PADA ANAK SEJAK DINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
by: Hana Tasya C Anu, et al.
Published: (2023-01-01)

PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYIDIK PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA BARAT
by: Nedra Wati
Published: (2021-07-01)

IMPLIKASI PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 3 TAHUN 2014 TERHADAP EKSISTENSI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
by: Adi Syahputra Sirait
Published: (2018-06-01)

Perilaku Pemilih (Voters Behavior) Pemilu Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Kediri
by: Zainal Arifin, et al.
Published: (2018-05-01)

ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (Studi Kasus Tindak Pidana oleh LGBT di Muka Umum)
by: Tri Agus Gunawan, et al.
Published: (2020-06-01)

Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
by: Raja Ahmad Faisal Harahap, et al.
Published: (2019-11-01)

Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan
by: Fauziah Lubis, et al.
Published: (2021-12-01)

Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
by: Ayup Suran Ningsih
Published: (2019-06-01)

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
by: Dudang Gojali, et al.
Published: (2020-05-01)

Undang-undang jenayah di Malaysia /
by: 182472 Mohamad Shariff Abu Samah, et al.
Published: (2008)

PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN STANDARDISASI MENURUT AGREEMENT TBT DAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
by: Syukri Hidayatullah
Published: (2016-11-01)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEYERANGAN HARKAT MARTABAT PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
by: Eva Mardiana
Published: (2024-09-01)

UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM
by: I Made Adhy Mustika
Published: (2016-09-01)

Delik Santet Dalam Konstruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
by: Satriadi satriadi
Published: (2020-07-01)

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
by: Indy Zhafira, et al.
Published: (2023-10-01)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG STUDI ATAS KELEMBAGAAN, RUANG LINGKUP SERTA KEBIJAKAN
by: Julaiddin Laode, et al.
Published: (2020-11-01)

Studi Komparasi Terhadap Undang-Undang Kearsipan Dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
by: Rheza Ega Winastwan
Published: (2022-01-01)

Pengaturan Pengajuan Gugatan Yang Melalui Upaya Administratif Berupa Banding Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
by: Dola Riza, et al.
Published: (2024-01-01)

KAJIAN ONTOLOGI PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT
by: Delfina Gusman
Published: (2023-01-01)

PAKET SOSIALISASI WAWASAN GENDER DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
by: Siti Malikhah T Towaf
Published: (2011-11-01)

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGURUS KORPORASI TERKAIT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
by: Faisol Faisol
Published: (2019-06-01)

Objektifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Sebuah Gagasan Pemikiran)
by: Dikson T. Yasin
Published: (2016-12-01)

Legalitas Perppu Cipta Kerja Diantara Undang-Undang Cipta Kerja Dan Putusan Mahkamah Konstitusi
by: Syokron Jazil, et al.
Published: (2024-01-01)

ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2019
by: Tarmizi Tarmizi
Published: (2022-07-01)

Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)
by: Helena Toshely Sasmita, et al.
Published: (2022-02-01)

Urgensi Ketentuan Carry-Over dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
by: Risdiana Izzaty
Published: (2020-04-01)

Dinamika Regulasi Penyadapan dalam Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi
by: Tutik Nurul Ramdhan, et al.
Published: (2022-10-01)

Transformasi Perdagangan Global: Pengaruh Perdagangan Digital, Dinamika Rantai Nilai Global (GVC), dan Geopolitik
by: Muhammad Izzul Fahmi, et al.
Published: (2024-08-01)

Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap Perlakuan Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasyarakatan
by: Haryono Haryono
Published: (2021-03-01)

WALI NIKAH DALAM FIQH DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM BRUNEI (PINDAAN 2012)
by: Nurol Huda binti Pehin Datu Seri Maharaja
Published: (2017-10-01)

Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
by: Donny Michael Situmorang
Published: (2018-09-01)

KONTAK BUDAYA ANTARA ORANG MAKASSAR DENGAN ORANG ABORIGIN YOLNGU SEBAGAI DIPLOMASI DAN PERDAGANGAN TRANSNASIONAL ABAD XVII-XIX M
by: Zofrano Ibrahimsyah Magribi Sultani, et al.
Published: (2019-06-01)

Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang
by: Anna Triningsih, et al.
Published: (2020-01-01)