KEBIJAKAN DALAM PENIADAAN MUDIK (PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)
Pemerintah secara tegas telah meniadakan mudik Lebaran 2021 selama 6-17 Mei 2021 dikarenakan masa pandemi Covid-19, dan hal ini dimaknai oleh masyarakat sebagai pelarangan sehingga timbul Pro-kontra di masyarakat terkait hal ini, hal ini lah yang menjadi dasar bagi penulis dalam membuat penelitia...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universitas PGRI Semarang, Fakultas Hukum
2022-03-01
|
Series: | Jurnal Meta-Yuridis |
Subjects: | |
Online Access: | https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/11753 |
_version_ | 1811168483434561536 |
---|---|
author | Hartanto |
author_facet | Hartanto |
author_sort | Hartanto |
collection | DOAJ |
description | Pemerintah secara tegas telah meniadakan mudik Lebaran 2021 selama 6-17 Mei
2021 dikarenakan masa pandemi Covid-19, dan hal ini dimaknai oleh masyarakat
sebagai pelarangan sehingga timbul Pro-kontra di masyarakat terkait hal ini, hal ini lah
yang menjadi dasar bagi penulis dalam membuat penelitian ini dengan menggunakan
metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
keadaan apapun pemerintah harus berperan nyata agar dapat memastikan
terwujudnya perlindungan masyarakat, sebagaimana yang menjadi asas dari segala
peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan telaah dan sinkronisasi vertikal antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia dan S.E. Nomor 13 Tahun 2021. |
first_indexed | 2024-04-10T16:26:58Z |
format | Article |
id | doaj.art-7ffa019dc2e04af4a40940ad54c5c6e9 |
institution | Directory Open Access Journal |
issn | 2614-2031 2621-6450 |
language | English |
last_indexed | 2024-04-10T16:26:58Z |
publishDate | 2022-03-01 |
publisher | Universitas PGRI Semarang, Fakultas Hukum |
record_format | Article |
series | Jurnal Meta-Yuridis |
spelling | doaj.art-7ffa019dc2e04af4a40940ad54c5c6e92023-02-09T02:44:41ZengUniversitas PGRI Semarang, Fakultas HukumJurnal Meta-Yuridis2614-20312621-64502022-03-0151116125https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.11753KEBIJAKAN DALAM PENIADAAN MUDIK (PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)Hartanto0Fakultas Hukum Universitas Widya MataramPemerintah secara tegas telah meniadakan mudik Lebaran 2021 selama 6-17 Mei 2021 dikarenakan masa pandemi Covid-19, dan hal ini dimaknai oleh masyarakat sebagai pelarangan sehingga timbul Pro-kontra di masyarakat terkait hal ini, hal ini lah yang menjadi dasar bagi penulis dalam membuat penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun pemerintah harus berperan nyata agar dapat memastikan terwujudnya perlindungan masyarakat, sebagaimana yang menjadi asas dari segala peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan telaah dan sinkronisasi vertikal antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan S.E. Nomor 13 Tahun 2021.https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/11753mudikhampembatasancovid-19. |
spellingShingle | Hartanto KEBIJAKAN DALAM PENIADAAN MUDIK (PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA) Jurnal Meta-Yuridis mudik ham pembatasan covid-19. |
title | KEBIJAKAN DALAM PENIADAAN MUDIK (PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA) |
title_full | KEBIJAKAN DALAM PENIADAAN MUDIK (PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA) |
title_fullStr | KEBIJAKAN DALAM PENIADAAN MUDIK (PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA) |
title_full_unstemmed | KEBIJAKAN DALAM PENIADAAN MUDIK (PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA) |
title_short | KEBIJAKAN DALAM PENIADAAN MUDIK (PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA) |
title_sort | kebijakan dalam peniadaan mudik perspektif hak asasi manusia |
topic | mudik ham pembatasan covid-19. |
url | https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/11753 |
work_keys_str_mv | AT hartanto kebijakandalampeniadaanmudikperspektifhakasasimanusia |