Delimitasi Batas Pengelolaan Laut menurut Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 (Studi Kasus: Provinsi Maluku Utara)

Terbentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah yang mengacu kepada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sehinga ketentuan tersebut merupakan pedoman dalam penentuan delimitasi batas. Secara geografis Provinsi Maluku Utara memiliki p...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Haris Hakim Prasetyo, Khomsin Khomsin, Danar Guruh Pratomo
Format: Article
Language:English
Published: Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2020-11-01
Series:Geoid
Subjects:
Online Access:https://iptek.its.ac.id/index.php/geoid/article/view/7974