Delimitasi Batas Pengelolaan Laut menurut Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 (Studi Kasus: Provinsi Maluku Utara)
Terbentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah yang mengacu kepada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sehinga ketentuan tersebut merupakan pedoman dalam penentuan delimitasi batas. Secara geografis Provinsi Maluku Utara memiliki p...
Main Authors: | , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2020-11-01
|
Series: | Geoid |
Subjects: | |
Online Access: | https://iptek.its.ac.id/index.php/geoid/article/view/7974 |