Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
<strong>Abstrak</strong><br /><span><span>Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius. Pengembalian harta kekayaan Negara diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti. Dalam rangka mengoptimalkan...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Sekolah Tinggi Hukum Bandung
2019-03-01
|
| Series: | Jurnal Wawasan Yuridika |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/236 |
| _version_ | 1819114559588270080 |
|---|---|
| author | Rahma Noviyanti Elwi Danil Yoserwan Yoserwan |
| author_facet | Rahma Noviyanti Elwi Danil Yoserwan Yoserwan |
| author_sort | Rahma Noviyanti |
| collection | DOAJ |
| description | <strong>Abstrak</strong><br /><span><span>Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius. Pengembalian harta kekayaan Negara diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti. Dalam rangka mengoptimalkan pelasanaan pembayaran uang pengganti Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Uang Pengganti dalam rangka memberikan pemahaman yang sama kepada penegak hukum khususnya Hakim dalam penerapan Perma Uang Pengganti kepada Terdakwa Korupsi. Permasalahan dalam artikel ini, yaitu: bagaimanakah penerapan Perma Uang Pengganti dalam Putusan Hakim bagi Terdakwa tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Hakim dalam memutuskan pidana uang pengganti telah menerapkan sebagian ketentuan Perma Uang Pengganti, namun penerapan tersebut belum merata tertuang dalam setiap putusan hakim<br /></span></span><p><strong><em><em>Abstract<br /></em></em></strong><em><em>Corruption in Indonesia is currently a serious crime. The restoration is endeavored by the application of additional punishment in the form of payment of substitute money. In order to optimize the implementation of the payment, the Supreme Court has issued a regulation of Substitute Money to provide the same understanding for the Law Enforcers, specifically Judges, in the imposition of the regulation on Defendants of Corruption. The problems in this research are: How is the implementation of Supreme Court Regulation on Substitute Money in the verdict to the defendants of corruption. The method used in this research is normatif</em></em><em><em> juridical method. The type of the research is descriptive by using primary data and secondary data. The results of the study revealed The Judges have implemented some of the clauses of the regulation on making the decision, however the implementation have not evenly stated on each verdict.</em></em></p> |
| first_indexed | 2024-12-22T04:47:14Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-c726307014b749588d08a07312953c97 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2549-0664 2549-0753 |
| language | Indonesian |
| last_indexed | 2024-12-22T04:47:14Z |
| publishDate | 2019-03-01 |
| publisher | Sekolah Tinggi Hukum Bandung |
| record_format | Article |
| series | Jurnal Wawasan Yuridika |
| spelling | doaj.art-c726307014b749588d08a07312953c972022-12-21T18:38:34ZindSekolah Tinggi Hukum BandungJurnal Wawasan Yuridika2549-06642549-07532019-03-013112210.25072/jwy.v3i1.236181Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana KorupsiRahma Noviyanti0Elwi Danil1Yoserwan Yoserwan2Fakultas Hukum, Universitas Andalas, PadangFakultas Hukum, Universitas Andalas, PadangFakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang<strong>Abstrak</strong><br /><span><span>Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius. Pengembalian harta kekayaan Negara diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti. Dalam rangka mengoptimalkan pelasanaan pembayaran uang pengganti Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Uang Pengganti dalam rangka memberikan pemahaman yang sama kepada penegak hukum khususnya Hakim dalam penerapan Perma Uang Pengganti kepada Terdakwa Korupsi. Permasalahan dalam artikel ini, yaitu: bagaimanakah penerapan Perma Uang Pengganti dalam Putusan Hakim bagi Terdakwa tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Hakim dalam memutuskan pidana uang pengganti telah menerapkan sebagian ketentuan Perma Uang Pengganti, namun penerapan tersebut belum merata tertuang dalam setiap putusan hakim<br /></span></span><p><strong><em><em>Abstract<br /></em></em></strong><em><em>Corruption in Indonesia is currently a serious crime. The restoration is endeavored by the application of additional punishment in the form of payment of substitute money. In order to optimize the implementation of the payment, the Supreme Court has issued a regulation of Substitute Money to provide the same understanding for the Law Enforcers, specifically Judges, in the imposition of the regulation on Defendants of Corruption. The problems in this research are: How is the implementation of Supreme Court Regulation on Substitute Money in the verdict to the defendants of corruption. The method used in this research is normatif</em></em><em><em> juridical method. The type of the research is descriptive by using primary data and secondary data. The results of the study revealed The Judges have implemented some of the clauses of the regulation on making the decision, however the implementation have not evenly stated on each verdict.</em></em></p>http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/236korupsiperma uang penggantipidana uang pengganti. |
| spellingShingle | Rahma Noviyanti Elwi Danil Yoserwan Yoserwan Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Jurnal Wawasan Yuridika korupsi perma uang pengganti pidana uang pengganti. |
| title | Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi |
| title_full | Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi |
| title_fullStr | Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi |
| title_full_unstemmed | Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi |
| title_short | Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi |
| title_sort | penerapan perma nomor 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi |
| topic | korupsi perma uang pengganti pidana uang pengganti. |
| url | http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/236 |
| work_keys_str_mv | AT rahmanoviyanti penerapanpermanomor5tahun2014tentangpidanatambahanuangpenggantidalamtindakpidanakorupsi AT elwidanil penerapanpermanomor5tahun2014tentangpidanatambahanuangpenggantidalamtindakpidanakorupsi AT yoserwanyoserwan penerapanpermanomor5tahun2014tentangpidanatambahanuangpenggantidalamtindakpidanakorupsi |