Peranan pegawai perantara dan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah dalam menyelesaikan pemutusan hubungan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah
Dalam Pembangunan Nasional masalah tenaga kerja tidak dapat dikesampingkan khususnya dalam masalah pemutusan hubungan kerja, karena hal ini dapat menghambat jalannya pembangunan. Pemutusan hubungan kerja pada dasarnya merupakan kasus yang tidak berdiri sendiri, karena mempunyai kaitan dengan keresah...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
1989
|
| Subjects: |