Persepsi elit politik lokal terhadap UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 dan implikasinya terhadap pelaksanaan otonomi daerah :: Studi kasus di Kabupaten Fakfak Propinsi Irian Jaya

Similar Items

• Implementasi PP No.8 Tahun 2003 dalam rangka mendukung pelaksanaan UU No.45 Tahun 1999 di Provinsi Irian Jaya Barat
  by: , HOSIO, Jusach Eddy, et al.
  Published: (2005)
• Tinjauan Terhadap UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan UU Nomor 43 Tahun1999
  by: Dayat Hidayat
  Published: (2020-03-01)
• Prospek Kebijakan Otonomi Daerah Bagi Daerah Istemewa dan Desa Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999
  by: Tri Widodo W Utomo
  Published: (2020-03-01)
• Sejarah Perjuangan Perlaksanaan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (Nad) Dalam Masa Uu. No. 44 Tahun 1999,uu. No. 18 Tahun 2001 Dan Uu. No. 11 Tahun 2006 (1999 – 2006)
  by: Hasanuddin Yusuf Adan
  Published: (2014)
• Otonomi daerah : implementasi dan permasalahan serta solusinya (Kajian Yuridis Revisi UU No. 22 Tahun 1999)
  by: Perpustakaan UGM, i-lib
  Published: (2004)