Makna persekongkolan berdasarkan undang-undang no.5 tahun 1999 dalam proses pengadaan barang/jasa di Bank Indonesia

Similar Items

• Persekongkolan pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :: Kajian studi normatif
  by: , DAMAT, Petornius, et al.
  Published: (2008)
• Keberlakuan keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya dalam pengadaan barang/jasa pada BUMN
  by: , MAULUDIN, Indri Gateri, et al.
  Published: (2010)
• Penguasaan pasar melalui pemilikan saham berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :: Studi kasus Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L-2007
  by: , SARTIKA, Dewi, et al.
  Published: (2010)
• Penguasaan pasar melalui pemilikan saham berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :: Studi kasus Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L-2007
  by: , SARTIKA, Dewi, et al.
  Published: (2010)
• Penerapan business judgement rule dalam pertanggungjawaban direksi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
  by: , ADRIANUS, Denny, et al.
  Published: (2010)